Ditulis Oleh Ketua Pusat Penelitian dan Pengembangan Kampus IAI Ibrahimy Banyuwangi, Ditulis Oleh Dr Emi Hidayati S.pd,. M.Si.

Konfik kepentingan di dalam tubuh organisasi sosial ke”ummatan”saat ini menjadi isu hangat dan tranding topik, terutama dalam pusaran persaingan politik dan  kepentingan suksesi. Konflik ini melibatkan berbagai faktor yang memengaruhi dinamika internal sebuah organisasi, mengganggu  stabilitas dan integritas organisasi. Konflik kepentingan dapat muncul dalam berbagai konteks, mulai dari pemilihan pemimpin hingga penetapan kebijakan organisasi. Dalam banyak kasus, persaingan politik menjadi pemicu utama konflik ini. Sebagai contoh, kandidat yang bersaing untuk posisi kepemimpinan menggunakan berbagai strategi, termasuk manipulasi politik, memicu pertentangan dengan kepentingan banyak pihak atau individu dalam organisasi  lalu menciptakan gesekan  dan perpecahan.
Hampir di setiap perhelatan suksesi, Kita bersama telah berulangkali menyaksikan betapa para elit organisasi sosial ikut-ikutan begitu sibuk membincang segala bentuk  ketegangan antar politisi, kalkulasi koalisi, migrasi politisi ke partai sebelah, tawar-menawar kekuatan berkuasa dan oposisi, manuver saling serang antar elit, tentang hasil poling popularitas calon pimpinan daerah. Sangat disayangkan kegaduhan yang sengaja diciptakan oleh elit organisasi sosial  yang menguasai media di balik beban kebutuhan dasar masyarakat yang nyaris tak tertangani dengan serius.  
Hiruk pikuk yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan urusan masyarakat, tidak menyentuh permasalahan ummat yang substansial.  Permasalahan  beban angka putus sekolah, angka kesakitan, pengangguran terbuka, kekerasan pada anak , kesehatan lingkungan, bentrokan pemuda, kerentanan pelaku UMKM yang terlilit rentenir ) . Meskipun terkadang para elit merespon masalah – masalah  krusial tersebut , tak jarang sekedar menabur citra sesaat, menampakkan eksistensi diri dan mendulang popularitas. 
Bagaimana memahami fenomena konflik kepentingan dalam tubuh organisasi sosial  ?  ini adalah peran yang dimainkan oleh faktor politik, etika, dan kelembagaan. Memotret pemikiran Douglas North (1990) dan Merton (1996), bahwa konflik kepentingan sering kali muncul dalam konteks persaingan politik untuk mendapatkan kekuasaan atau kontrol atas suksesi kepemimpinan. Persaingan ini dapat mencakup berbagai taktik manipulatif, di mana elite organisasi menggunakan kekuasaan dan pengaruh mereka untuk memanipulasi proses pengambilan keputusan atau mengendalikan hasil-hasil politik sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. 
Manipulasi politik ini tidak hanya memengaruhi dinamika internal organisasi, tetapi juga berdampak pada prinsip-prinsip etika yang menjadi dasar integritas organisasi. etika memainkan peran penting untuk mengatur perilaku dalam organisasi sosial. manipulasi politik sering kali berujung pada penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran norma-norma   dalam organisasi. Contoh konkret dari penyalahgunaan ini termasuk  kong-kalikong, nepotisme, korupsi, atau diskriminasi ( peminggiran ), serta mengabaikan mekanisme permufakatan. yang dapat merapuhkan khidmad organisasi.  
Peran kelembagaan sedang tertantang  oleh konflik kepentingan pada organisasi sosial . Kelembagaan merujuk pada struktur, prosedur, dan aturan yang ditetapkan dalam sebuah organisasi atau sistem sosial untuk mengatur perilaku individu dan kelompok, serta untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kelembagaan dapat mencakup hukum, kebijakan, norma-norma sosial, dan praktik-praktik yang terbentuk dari waktu ke waktu dan memberikan kerangka kerja bagi interaksi sosial. kelembagaan bertindak sebagai pengatur dan penjaga etika, menerapkan aturan dan prosedur yang adil untuk menangani konflik internal dan eksternal. Dalam posisi ini kehadiran komite penjaga komitmen dibutuhkan. 
Ketika organisasi terlibat dalam konflik internal yang dipicu oleh persaingan politik atau penyalahgunaan kekuasaan. Salah satu implikasinya adalah penurunan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat., fokus mereka cenderung bergeser dari misi utamanya yaitu memberikan layanan yang berkualitas kepada ummat. terutama dalam bidang layanan dasar seperti  pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat.  Mengatasi konflik kepentingan dan mencegah implikasi buruk yang mungkin timbul, penting bagi organisasi sosial dengan mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika. Sebagaiman prinsip-prinsip dan pesan moral yang titipkan oleh para ‘alim “ Tashorruful iimam ‘ala ro’iyyah manuutun bil maslahah “.